Dadangsolihin.com
About MedownloadgalleryHome
Publication
 

Publications
 
Pembangunan
Masyarakat Kota

Masyarakat Kota
Pembangunan Masyarakat Kota (Urban Community Development) akan selalu bersentuhan dengan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan heterogenitas yang menjadi ciri masyarakat kota. Untuk itu, pengetahuan mengenai efektivitas peran masyarakat dalam pembangunan kota, serta dasar-dasar teknik untuk memberdayakan masyarakat dalam pembangunan kota merupakan kapasitas yang harus dimiliki oleh aparatur daerah.

Apabila hanya menggantungkan harapan kepada buku ini, maka terlalu banyak permasalahan yang dihadapi dalam usaha pembangunan masyarakat kota.

Namun dengan berbagai keterbatasan yang ada, penulis mencoba menyajikan pembahasan yang akan membantu mengatasi permasalahan pembangunan masyarakat kota tersebut. Pembahasan ini akan meliputi perencanaan pembangunan daerah, membangun perekonomian yang produktif, otonomi daerah, swastanisasi, total quality management, pembangunan partisipatif, teknik pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kota, serta strategi pembangunan kota.
Diharapkan setelah mempelajari buku ini, pembaca akan dapat menguasai dengan baik teori dan praktek pembangunan masyarakat kota, yang meliputi:
1. Teknik perumusan visi dan misi daerah dalam rangka penyusunan Renstrada.
2. Perumusan peran pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam usaha membangun perekonomian yang produktif.
3. Teori otonomi daerah, permasalahan yang terjadi selama ini dalam implementasi UU 22/99 dan UU 25/99, serta rekomendasi kebijakannya.
4. Kebijakan dalam rangka mengatur dan mengontrol pelayanan sektor swasta yang berpihak kepada masyarakat miskin.
5. Pendekatan Total Quality Management yang menjamin pengembangan lingkungan yang kondusif.
6. Penyusunan langkah-langkah dalam pelembagaan paradigma pembangunan partisipatif.
7. Penyusunan langkah implementasi pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kota.
8. Perumusan isu-isu aktual yang sedang dihadapi oleh kota setidaknya meliputi isu penanggulangan kemiskinan perkotaan, pemulihan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.
Review


Vademecum
Keuangan Daerah
Vadenecum

Keuangan daerah disadari bukanlah hanya menyangkut APBD, tetapi juga menyangkut berbagai hal yang lebih luas yang berkaitan dengan APBN seperti dana perimbangan, pelaksanaan dekonsentrasi dan pelaksanaan perbantuan. Seluruh komponen keuangan daerah dewasa ini sedang mengalami reformasi. Sebagai contoh APBN dewasa ini tidak lagi mengenal sistem anggaran berimbang, tetapi menganut sistem anggaran defisit. APBD kini tidak lagi hanya terdiri dari Pendapatan dan Belanja, tetapi juga termasuk di dalamnya adalah Pembiayaan. Begitu juga Belanja APBD kini tidak lagi mengenal istilah Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan, dan masih banyak lagi perubahan lainnya.
Berbagai perubahan tersebut tentu saja harus dapat segera dipahami dan dikuasai oleh aparat pusat maupun daerah serta seluruh lapisan masyarakat sebagai stakeholders dari dinamika pembangunan ini. Pada moment yang kritis inilah diharapkan buku ini dapat memberikan sedikit sumbangan kepada bangsa Indonesia yang sedang melaksanakan reformasi di segala bidang ini, termasuk di dalamnya reformasi di bidang desentralisasi fiskal.

New
Kamus Istilah
Otonomi Daerah
Kamus Otda 2
Apa yang dimaksud dengan Otonomi Daerah? Apa pula yang dimaksud dengan Otonomi Luas? Otonomi Nyata? Otonomi yang bertanggung jawab? Bagaimana caranya menghitung Dana Alokasi Umum? Berapa besarnya biaya operasional kepala daerah dalam satu tahun? Dan seribu satu pertanyaan lainnya yang ingin diketahui oleh semua orang yang berkepentingan dengan permasalahan otonomi daerah di Indonesia. Jawaban dari pertanyaan yang harus diperoleh dengan tepat dan akurat itu tentu saja akan sulit didapatkan dengan cepat, karena harus membongkar dulu berbagai perundang-undangan, peraturan pemerintah, keputusan presiden, dan lain sebagainya. Penyusunan kamus istilah inipun bersumber dari berbagai perundang-undangan tersebut,
terutama yang berkaitan dengan desentralisasi dan otonomi daerah. Melalui usaha untuk menghadirkan kamus istilah ini di tengah-tengah masyarakat yang sedang melaksanakan tahapan paling awal dalam proses desentralisasi di tanah air ini, diharapkan kehadirannya dapat membantu masyarakat dalam memperoleh jawaban dari berbagai pertanyaan mengenai istilah-istilah desentralisasi dan otonomi daerah secara cepat, tepat, dan akurat.

Comments
Panduan Lengkap Otonomi Daerah
Panduan
Begitu banyaknya perundang-undangan dan peraturan pemerintah yang mesti dipahami dalam waktu yang sedemikian singkat merupakan kendala tersendiri dalam memahami proses desentralisasi di Indonesia. Karena itu, panduan lengkap tentang pelaksanaan Otonomi Daerah merupakan suatu kebutuhan yang mendesak bagi semua pihak, baik pemerintah maupun non-pemerintah. Buku Panduan Lengkap Otonomi Daerah ini berusaha untuk menjawab berbagai permasalahan tersebut dengan cara merangkai kembali berbagai perundang-undangan dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan proses Desentralisasi ke dalam suatu alur pikir yang sederhana dan jauh dari kompleksitas serta mencakup semua aspek penting dalam pelaksanaan Otonomi Daerah yakni:
kewenangan, kelembagaan, kepegawaian, keuangan daerah, pajak dan retribusi daerah, dan hubungan internasional.
Kamus Istilah
Otonomi Daerah
Kamus Otda
Apa yang dimaksud dengan Otonomi Daerah? Apa pula yang dimaksud dengan Otonomi Luas? Otonomi Nyata? Otonomi yang bertanggung jawab? Bagaimana caranya menghitung Dana Alokasi Umum? Berapa besarnya biaya operasional kepala daerah dalam satu tahun? Dan seribu satu pertanyaan lainnya yang ingin diketahui oleh semua orang yang berkepentingan dengan permasalahan otonomi daerah di Indonesia. Jawaban dari pertanyaan yang harus diperoleh dengan tepat dan akurat itu tentu saja akan sulit didapatkan dengan cepat, karena harus membongkar dulu berbagai perundang-undangan, peraturan pemerintah, keputusan presiden, dan lain sebagainya.
Penyusunan kamus istilah inipun bersumber dari berbagai perundang-undangan tersebut, terutama yang berkaitan dengan desentralisasi dan otonomi daerah. Melalui usaha untuk menghadirkan kamus istilah ini di tengah-tengah masyarakat yang sedang melaksanakan tahapan paling awal dalam proses desentralisasi di tanah air ini, diharapkan kehadirannya dapat membantu masyarakat dalam memperoleh jawaban dari berbagai pertanyaan mengenai istilah-istilah desentralisasi dan otonomi daerah secara cepat, tepat, dan akurat.

Comments
Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Otda1
Otonomi Daerah, yang pada prinsipnya adalah aplikasi dari konsep desentralisasi, kini tidak lagi sekedar menjadi wacana yang menarik, tetapi sudah menjadi tekad Bangsa kita untuk mewujudkannya. Tetapi, ada kendala yang amat nyata dalam pelaksanaannya, karena tidak ada kesamaan persepsi dalam memandang proses desentralisasi itu sendiri. Sebabnya adalah karena begitu banyak perundang-undangan dan peraturan pemerintah yang mesti dipahami dalam waktu yang sedemikian singkat. Persis pada titik inilah letak kelebihan buku ini, karena mampu merangkai kembali berbagai perundang-undangan dan peraturan pemerintah
yang berkaitan dengan proses desentralisasi ke dalam suatu alur pikir yang sederhana dan jauh dari kompleksitas. Lebih dari itu, buku ini memaparkan proses desentralisasi di Indonesia secara lebih komprehensif, karena disajikan secara menyeluruh, mulai dari aspek pemerintahan daerah, DPRD, kepegawaian, keuangan, pemilihan umum, perusahaan daerah, pajak, hingga penyelenggaraan negara yang bebas KKN

About me I Idea I Publications I Library I Lecture I Message Board I Guest Book